“Sistem Main tax akan memberikan manfaat bagi DJP dalam pelaksanaan proses bisnis berbasis digital yang lebih akuntabel, kredibel, dan bisa lebih dipercaya oleh Wajib Pajak,” kata Neil.
diharapkan dapat mengurangi potensi kesalahan administrasi, mempermudah akses informasi perpajakan, serta memberikan pengalaman yang lebih baik bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya.
Coretax DJP ini bertujuan memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi para wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan mereka.
Penyelesaian layanan secara otomatis ini akan diberikan khususnya bagi wajib pajak yang memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Dengan demikian, Anda dapat memperoleh layanan dengan lebih reasonable, lebih cepat dan lebih pasti.
Untuk NPWP, penduduk Indonesia akan menggunakan NIK, sementara badan usaha dan non-penduduk tetap memakai format lama dengan menambahkan angka "0" di depan. Penggunaan format ini memudahkan integrasi data dan menghindari kebingungan dengan nomor berbeda.
Tujuan utama dari pembangunan Coretax adalah untuk memodernisasi sistem administrasi perpajakan yang ada saat ini.
Pembelajaran dari implementasi Coretax di atas dapat menjadi refleksi penting untuk mendukung keberhasilan transformasi digital layanan publik Indonesia di masa depan.
Mekari Klikpajak akan membahas terkait perbedaan antara Coretax dan sistem legacy DJP, termasuk kelebihan dan kekurangan masing-masing, serta memberikan panduan bagi wajib pajak dalam menghadapi perubahan ini.
Setelah proses ini selesai, sistem akan mengirimkan konfirmasi untuk mengubah kata sandi melalui electronic mail atau SMS sesuai pilihan Anda. Ikuti langkah-langkah yang terdapat dalam konfirmasi tersebut untuk menyelesaikan pengaturan ulang kata sandi.
Jika masih ada tunggakan pajak, akan diberikan surat penolakan penghapusan NPWP dan diberikan waktu thirty hari untuk melunasinya. Setelah dilunasi, akan diterbitkan surat penghapusan NPWP. Jika tidak dilunasi NPWP tetap aktif.
Namun, karena kompleksitasnya, beberapa wajib pajak mengalami kendala teknis saat mengakses atau menggunakan sistem ini. Oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk memahami berbagai error message yang mungkin muncul serta cara mengatasinya.
"Layanan menjadi lebih cepat, akurat, realtime dan untuk pengawasan penegasan penegakkan hukumnya lebih akurat dan adil. Dalam hal ini, DJP juga akan memiliki information yang lebih kredibel, jaringannya terintegrasi dan bisa melakukan keputusan berdasarkan knowledge dan facts.
Menurut Sri Mulyani, DJP sudah melakukan berbagai uji coba dengan 21 proses bisnis yang berubah dengan scope cluster meliputi layanan dan pengumpulan data, information analitik, pengawasan dan penegakan hukum, serta sistem pendukungnya.
. Sistem ini dirancang untuk mengoptimalkan proses administrasi pajak dengan memanfaatkan teknologi check here terkini seperti cloud computing